Pernyataan Sikap PGRI Terbaru 2015: Menolak Penghapusan Sertifikasi Guru

PGRI.info - HUT PGRI ke 70 tahun 205 ini memang beda tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang dalam perayaanya selalu dibarengkan dengan pelaksanaan Hari Guru Nasional dan cenderung sering dihadiri Presiden RI, tahun ini Presiden ke 7 Joko Widodo tidak hadir, bahkan sang menteri pendidikanpun tidak bisa hadir dalam acara HUT PGRI ke 70 siang tadi (13-12-2015).

Seperti diberitakan sebelumnya, bahwa beredar surat himbauan dari dua kementerian, tentang larangan guru mengikuti kegiatan HUT PGRI ke 70 di GBK Jakarta tanggal 13-12-2015, reaksi-reaksi pengurus PGRI dan guru tentu beragam, ada yang semakin semangat untuk datang ke acara, namun ada juga yang akhirnya membatalkan keikutsertaan dalam HUT PGRI ke 70 di GBK Jakarta, tidak menyulutkan semangat, akhirnya kegiatan tadi siang berjalan lancar, walau ada sedikit insiden yang menrutu admin kurang tepat untuk guru, yaitu ketika ketidakhadiran Presiden Joko Widodo diwakilkan Puan Maharani, guru-guru berteriak wuuu..... ini yang kurang tepat dilakukan sebagai seorang guru.

Peringatan HUT PGRI tahun ini mengangkat tema "Memantapkan Soliditas dan Solidaritas untuk Mewujudkan PGRI sebagai Organisasi Profesi Guru Indonesia yang Kuat dan Bermartabat". Diharapkan dengan peringatan yang dihadiri guru dari seluruh pelosok Indonesia ini dapat menguatkan kembali posisi guru.

Dalam rangka HUT ke 70 PGRI, Pengurus Besar PGRI beserta pengurus PGRI di semua tingkatan, serta anggota PGRI di seluruh Indonesia menyatakan:

1. Mendukung pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan bangsa.
2. Siap membantu pemerintah dan perintah daerah dalam meningkatkan mutu pendidikab melalui peningkatan profesionalisme dan kinerja guru guna melaksanakan revolusi mental, pengembangan karakter dan potensi peserta didik.
3. Mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta menyerukan kepada para guru agar aktif memberikan pendidikan anti korupsi dan anti narkoba.
4. Mendesak pemerintah dan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan guru dan meningkatkan kesejahteraan guru non-PNS.
5. Menolak segala kebijakan dan peraturan serta upaya-upaya yang dilakukan guna menghapus dan atau mempersulit pemberian tunjangan profesi guru, menghambat pelaksanaan sertifikasi, kenaikan pangkat dan karir, serta pengembangan profesi guru.
6. Menolak segala bentuk intimidasi, tekanan, ancaman yang mengganggu profesionalisme, kinerja dan aktivitas organisasi profesi guru.