Krisis Kepemimpinan PB PGRI: Dukungan PGRI Jawa Barat bagi Unifah Rosyidi Memanas

PGRI.info; Bandung, 18 November 2023 - Perkembangan kontroversial dalam kepemimpinan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) semakin memanas. PGRI Jawa Barat, melalui pernyataan resminya, menyatakan dukungan terhadap Unifah Rosyidi sebagai Ketua Umum PB PGRI, sementara Kongres Luar Biasa (KLB) Dinamika PGRI memilih Teguh Sumarno sebagai pemimpin baru.

Drs. H Adang Syafa’at,MM, Ketua PGRI Kabupaten Bandung, memberikan respons tajam terhadap KLB Dinamika PGRI. "KLB harus dilaporkan ke Bareskrim karena peserta organisasi dibawahnya kuorum, sangat minim dan tidak memenuhi kuorum," ujar Adang Syafa’at.

PGRI Jawa Barat mengecam tindakan inkonstitusional dan ilegal oleh oknum yang diklaim sebagai Pengurus PB PGRI hasil KLB Dinamika PGRI. Mereka mengutuk cara-cara yang dianggap memecah belah soliditas dan persatuan kesatuan serta kebersamaan Pengurus PB PGRI yang sah hasil Kongres XXII PGRI 2019 di Jakarta.

Ketua PGRI Jawa Barat, Dede Amar, dalam pernyataan tertulisnya menegaskan, "Kita tetap pada satu komando dalam melakukan pergerakan agar tetap terjaga persatuan dan kesatuan serta kebersamaan yang lebih kuat."

Namun, Ketua Umum PB PGRI versi KLB, Teguh Sumarno, meminta agar penyelesaian masalah ini dipercayakan kepada PB PGRI. "Negara ini negara hukum. Tetaplah jaga sikap, rendah hati, biarlah proses hukum yang berbicara," ujar Unifah Rosyidi, Ketua Umum PB PGRI versi Dinamika PGRI.

Teguh Sumarno menegaskan legalitas kepengurusan PB PGRI hasil KLB dengan merujuk pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. "Kami sah kok, sudah ada keputusan dari Menkumham. Makanya kami hari ini menduduki kantor PB PGRI yang semestinya sudah menjadi hak kepengurusan baru," tegas Teguh Sumarno.

Situasi semakin tegang dengan klaim legalitas dari kedua belah pihak. Publik menantikan perkembangan lebih lanjut terkait krisis kepemimpinan PB PGRI ini, sekaligus mengamati bagaimana kedua belah pihak menyelesaikan konflik ini secara hukum dan organisasional.